EjaToday.com, Takalar – Polemik yang terjadi belakangan ini antara Pemerintah Desa Pattinoang dengan masyarakat memasuki babak baru.
Masyarakat meminta Inspektorat dan Aparat Hukum untuk memeriksa Kades dan Sekdes Pattinoang terkait penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
Pasalnya, empat tahun pemerintahan dengan jumlah anggaran yang besar sampai detik ini tidak membuahkan kemajuan di desa.
Seperti yang diucapkan seorang warga Pattinoang bernama Daeng Tiro, saat diwawancara lewat telpon.
“Empat tahunmi ini berjalan tapi kurasa tidak adaji perubahan. Ada banyak yang bisa dikerja di Pattinoang ini. Contohnya pengerjaan jalan tani, perbaikan lapangan futsal, perbaikan musollah, pengadaan tempat sampah, dll. Maksudku kemana semuai itu anggaran selama empat tahun? Dianggarkan untuk apa saja selama ini?.” katanya dengan logat Makassar.
Melanjutkan kekesalannya, ia bahkan menyoroti pengerjaan drainase di Dusun Tama’dampeng. “Itumo saja pikir, masa empat tahun memerintah baru drainase ji saja bisa na bikin. Itu pun 30 meter ji dan hanya satu baris. Biasanya itu kalau drainase harus satu pasang. Bahkan tidak ditau itu berapa anggaran yang na gunakan” lanjutnya dengan penuh sesal.
Anggaran lain yang juga dipertanyakan seperti anggaran penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) yang dinilai tidak transparan dan menyisakan pertanyaan.
Daeng Tiro menduga ada praktik nepotisme. Hal demikian diduganya lantaran ada contoh kasus yang menurutnya timpang.
“Masa itu ada warga yang menerima pompa air kudengar-dengar bahkan 2 na dapat padahal itu orang tidak ada sawahnya.” ucapnya.
BLT yang semestinya diperuntukkan bagi keluarga paling terdampak justru diberikan kepada pihak-pihak yang dekat dengan struktur kekuasaan di desa.
“Pemerintah harus menjawab siapa yang buat daftar penerima BLT? Apa alasannya? Kenapa juga tidak diumumkan terbuka?” tambah Daeng Tiro.
Bukan hanya Daeng Tiro, warga lain juga mengeluhkan minimnya informasi terkait jumlah bantuan, waktu penyaluran, hingga proses seleksi penerima. “Kami butuh transparansi. Jangan sampai bantuan negara malah jadi alat permainan pemerintah,” ujar seorang petani yang enggan disebut namanya.
Inspektorat Takalar dan aparat pengawas lainnya diminta untuk turun tangan memeriksa sejumlah anggaran di Desa Pattinoang.
“Saya sebagai warga karena tidak ada kodong kemampuanku untuk memeriksa, jadi haruspi ini inspektorat yang turun tangan. Periksai itu pemerintah terutama pak desa sama sekretarisnya. Audit semua anggaran DD dan ADD selama empat tahun. Supaya semua masyarakat bisa tahu dikemanakan saja itu semua anggaran” desaknya
