Romadhon: Kekurangan Anggaran PDNS Ancam Transformasi Digital Pemerintah

Jakarta, EjaToday.com | Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, turut merespon dengan serius terkait kekurangan anggaran yang dihadapi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam mengoperasikan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Menurutnya, kondisi ini tidak hanya mengancam kelangsungan layanan publik, tetapi juga memperlambat laju transformasi digital pemerintah yang telah lama diupayakan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Romadhon menekankan bahwa transformasi digital adalah prioritas strategis untuk membangun pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan terhubung secara digital.

“Jika layanan PDNS terganggu karena kekurangan anggaran, kita bukan hanya berbicara tentang gangguan teknis, tetapi dampak sistemik terhadap birokrasi digital yang melayani seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya dalam pernyataan resmi pada Rabu (25/9/2024).

Ia menggarisbawahi bahwa PDNS memainkan peran penting dalam mendukung infrastruktur komputasi awan yang digunakan oleh lebih dari 500 instansi pemerintah.

“Ketergantungan pada teknologi digital sudah sangat besar. Maka, terhentinya layanan PDNS bukan hanya soal berhenti sementara, tetapi bisa menciptakan disrupsi pada pelayanan publik secara keseluruhan,” jelas Romadhon.

Selain itu, ia menyebut bahwa keterlambatan atau kegagalan dalam alokasi anggaran untuk PDNS dan SPBE dapat menimbulkan inefisiensi yang signifikan.

“Kembali menyerahkan pengelolaan infrastruktur SPBE kepada masing-masing kementerian dan lembaga, atau bahkan pemerintah daerah, akan menimbulkan fragmentasi dalam sistem, yang justru akan membebani anggaran pemerintah lebih besar lagi,” lanjutnya.

Romadhon mengingatkan bahwa pembengkakan anggaran jangka panjang akibat inefisiensi tersebut tidak sebanding dengan biaya operasional PDNS yang diperlukan saat ini. Dengan anggaran Rp 542 miliar yang dibutuhkan, hanya Rp 257 miliar yang tersedia untuk tahun 2024, dan untuk tahun 2025, anggaran yang disiapkan baru mencapai 5,6% dari total kebutuhan.

Untuk itu, ia menyerukan agar pemerintah segera meninjau kembali kebijakan anggaran yang berkaitan dengan operasional PDNS.

“Kita harus berkomitmen untuk memastikan bahwa SPBE dan PDNS dapat berjalan sesuai rencana tanpa gangguan. Ini bukan soal biaya semata, melainkan tentang investasi jangka panjang untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan modern,” tegasnya.

Romadhon menambahkan, Gagas Nusantara siap mendukung Kominfo dalam mencari solusi strategis, termasuk mengeksplorasi model pendanaan alternatif atau kemitraan dengan sektor swasta untuk memastikan keberlanjutan infrastruktur digital pemerintah yang vital. (EjaToday.com/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *