Jakarta, EjaToday.com | Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) menyoroti pernyataan Hashim Djojohadikusumo mengenai rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara dan penunjukan Anggito Abimanyu sebagai menterinya, yang kemudian dibantah oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.
JAN menilai ketidaksinkronan ini mencerminkan kurangnya koordinasi dalam komunikasi publik pemerintah, yang dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat.
Koordinator JAN, Romadhon Jasn, menekankan pentingnya konsistensi informasi yang disampaikan kepada publik.
“Pernyataan yang saling bertentangan antara pejabat pemerintah mengenai isu pembentukan Kementerian Penerimaan Negara menimbulkan kebingungan di masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan konsisten dan telah melalui koordinasi internal yang memadai,” ujar Romadhon, Selasa (3/12/2024).
JAN mendorong pemerintah untuk meningkatkan koordinasi internal guna mencegah penyampaian informasi yang saling bertentangan.
Selain itu, JAN juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan terkait pembentukan kementerian baru atau perubahan struktural lainnya.
“Jika ada rencana pembentukan kementerian baru atau perubahan struktural lainnya, pemerintah harus transparan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Sosialisasi yang efektif juga diperlukan agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan konsisten,” tambah Romadhon.
JAN berharap pemerintah dapat segera memberikan klarifikasi resmi mengenai isu pembentukan Kementerian Penerimaan Negara untuk menghindari spekulasi dan misinformasi di masyarakat. Langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa proses pemerintahan berjalan dengan transparan dan akuntabel.
“Kepercayaan publik adalah aset penting dalam pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat akurat dan konsisten. Klarifikasi resmi mengenai isu ini akan membantu menghindari spekulasi dan misinformasi yang dapat merugikan citra pemerintah,” pungkas Romadhon.
Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara telah ada dalam program kerja Asta Cita Prabowo. Bahkan, menurutnya, sosok yang akan menjabat sebagai Menteri Penerimaan Negara sudah ditentukan.
Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Istana. Hasan Nasbi menegaskan bahwa tidak ada pembahasan mengenai pembentukan Badan Penerimaan Negara dalam rapat kabinet.
Situasi ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha yang menantikan kejelasan mengenai arah kebijakan pemerintah terkait pengelolaan penerimaan negara.
JAN berharap pemerintah dapat segera memberikan penjelasan resmi untuk menghindari ketidakpastian yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.
“Kejelasan dan konsistensi informasi dari pemerintah sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Kami berharap pemerintah dapat segera memberikan penjelasan resmi mengenai isu ini,” tutup Romadhon. (EjaToday.com/*)
