Oleh: Hasyim Kh (Direktur Jaringan Strategi Pemuda)
Dugaan korupsi pengadaan logistik KPU Sumenep tidak boleh terseret dalam polemik internal aparat penegak hukum. Karena persoalan tersebut menyangkut supremasi hukum, penggunaan uang negara, integritas penyelenggaraan pemilu, dan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Negeri Sumenep.
Namun, munculnya isu mengenai perbedaan sikap antara Kasi yang baru dan Kasi yang lama juga patut mendapat perhatian.
Jika benar terdapat perbedaan arah penanganan perkara, publik berhak mengetahui apakah perbedaan tersebut lahir dari pertimbangan hukum yang objektif atau justru dipengaruhi persoalan internal dan kepentingan jabatan?.
Sebab, pergantian pejabat bukan alasan untuk mengubah arah penegakan hukum tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam perspektif hukum, terdapat beberapa prinsip mendasar yang harus dijadikan ukuran.
Pertama, teori kepastian hukum.
Menurut Gustav Radbruch, hukum harus memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Penanganan dugaan korupsi tidak boleh bergantung pada siapa pejabat yang sedang menduduki jabatan. Ketika pejabat berganti, standar pembuktian dan objektivitas hukum harus tetap sama.
Kedua, teori kewenangan dalam hukum administrasi negara.
Setiap pejabat kejaksaan menjalankan kewenangan berdasarkan atribusi, delegasi, atau mandat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan jabatan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, konflik internal, ataupun intervensi terhadap proses hukum.
Jika terdapat perbedaan kebijakan antara Kasi lama dan Kasi baru, perbedaan itu harus diuji melalui dasar hukum, administrasi perkara, dan mekanisme pengawasan institusi, bukan melalui pertarungan pengaruh.
Ketiga, teori pertanggungjawaban pidana korupsi.
UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi landasan penting untuk menguji dugaan penyimpangan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.
Artinya, pemeriksaan harus diarahkan pada fakta: bagaimana proses pengadaan logistik dilakukan, siapa yang mengambil keputusan, bagaimana realisasi anggarannya, apakah barang sesuai spesifikasi, dan apakah terdapat kerugian keuangan negara?.
Keempat, asas praduga tak bersalah dan akuntabilitas penegakan hukum.
Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah hanya berdasarkan rumor. Sebaliknya, asas praduga tak bersalah juga tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pemeriksaan yang objektif.
Jika memang ada indikasi penyimpangan, perkara harus ditangani secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti.
Pada akhirnya, publik tidak membutuhkan “drama pergantian Kasi”. Publik membutuhkan kepastian bahwa dugaan penyimpangan anggaran logistik KPU Sumenep diperiksa secara serius, siapa pun pejabat yang menanganinya.
Jangan sampai perkara dugaan korupsi justru tenggelam oleh konflik internal penegak hukum.
Sebab, ketika aparat lebih sibuk mempertahankan pengaruh daripada memastikan objektivitas penanganan perkara, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi seorang pejabat, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan negeri sumenep.
Kejaksaan harus membuktikan bahwa hukum tidak tunduk pada pergantian jabatan, dan tidak dikendalikan kepentingan personal, serta tidak boleh menjadi arena drama.
Uang negara harus dipertanggungjawabkan, dan Kewenangan harus diawasi.













