Ejatoday.com – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan dinamika soal isu pemakzulan menjadi perhatian dalam perkembangan politik dan ketatanegaraan Indonesia.
Persoalan tersebut dinilai harus disikapi berdasarkan ketentuan konstitusi, bukan semata-mata kepentingan politik.
Praktisi hukum asal Sumenep, Madura, Almuktafi Binasrillah, S.H., mengatakan pengunduran diri Wakil Presiden dan pemakzulan merupakan dua mekanisme ketatanegaraan yang berbeda.
Menurutnya, keduanya memiliki dasar serta prosedur hukum yang tidak dapat dicampuradukkan.
“Pengunduran diri seorang Wakil Presiden merupakan persoalan ketatanegaraan. Demikian pula pemakzulan, yang tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kepentingan tertentu, tetapi harus melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam UUD 1945,” kata Anas dalam keterangan tertulisnya. Jum’at, 13 November 2026.
Anas yang juga Presedium Dewan Pimpinan Cabang Kongres Advokat Indonesia Kabupaten Sumenep itu menambahkan bahwa Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 telah mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Karena itu, lanjutnya, pemakzulan tidak dapat dilakukan hanya atas dasar tekanan opini publik, ketidakpuasan politik, maupun perbedaan pandangan.
Ia menegaskan, pengunduran diri atas kehendak pribadi harus dibedakan dari pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan.
Perbedaan tersebut penting untuk menentukan bagaimana persoalan politik dan hukum diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.
Terkait kemungkinan kekosongan jabatan Wakil Presiden, ia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Anas yang karib disapa menilai penyelesaian persoalan tersebut harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, pergantian jabatan tidak boleh menjadi jalan keluar politik semata tanpa memberikan kejelasan terhadap persoalan hukum yang berkembang di masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa demokrasi bukan hanya menyangkut siapa yang menduduki jabatan pemerintahan, melainkan bagaimana kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Mengenai kemungkinan penggantian Wakil Presiden, Anas berpandangan bahwa sosok yang nantinya menduduki jabatan tersebut harus memenuhi persyaratan konstitusional, memiliki integritas, serta mampu membangun kerja sama efektif dengan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, stabilitas pemerintahan harus tetap dijaga agar agenda pembangunan nasional, penguatan ekonomi rakyat, dan upaya mewujudkan keadilan sosial tidak terganggu oleh dinamika politik.
“Yang paling penting, kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan politik sesaat,” ujarnya.
Anas menegaskan, kelanjutan maupun berakhirnya isu pemakzulan harus ditentukan melalui proses dan ketentuan konstitusi.
Ia mengingatkan agar setiap dinamika politik tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dan prinsip negara demokrasi.
“Jabatan boleh berganti, kekuasaan boleh berakhir, tetapi supremasi hukum dan keadilan harus tetap berdiri tegak,” pungkas praktisi hukum asal Sumenep tersebut.
