EkaToday.com – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas komunikasi dengan rakyat, sebagai bagian dari langkah strategis untuk memperkuat transparansi dan keterbukaan informasi.
Instruksi tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran kabinetnya, untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah dapat dijelaskan dengan jelas dan akurat kepada publik.
Menurut Presiden Prabowo, komunikasi yang efektif adalah kunci untuk menghindari kesalahpahaman dan protes publik yang muncul akibat ketidakjelasan informasi.
Dalam pernyataannya, Prabowo mengatakan bahwa meskipun banyak kebijakan baru yang telah diluncurkan, penting bagi pemerintah untuk memastikan narasi yang disampaikan kepada rakyat lebih intensif dan menyeluruh.
“Narasi kepada rakyat mungkin kurang sempurna dan intensif. Ini kita perlu perbaiki,” kata Prabowo pada Sabtu (22/3/2025), seperti dilansir dari Antara.
Direktur Eksekutif Lembaga Gagasan Nusantara (LGN), Romadhon Jasn, memberikan dukungan terhadap langkah pemerintah ini, namun menekankan bahwa kecepatan komunikasi tidak boleh mengorbankan kualitas informasi yang disampaikan.
Dia menyatakan, meskipun informasi yang cepat sangat dibutuhkan, penting untuk memastikan bahwa pesan yang sampai ke masyarakat berbasis pada fakta yang benar dan tidak dipelintir.
“Kecepatan komunikasi memang penting, tetapi jangan sampai informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan, atau dipelintir oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Ini bisa membingungkan publik,” ujar Romadhon, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo.
Menurutnya, setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah harus dapat dijelaskan secara jujur dan transparan, agar rakyat tidak hanya mengetahui, tetapi juga memahami tujuan dan dampaknya.
Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), juga mendukung instruksi Presiden Prabowo dan menyebut bahwa komunikasi yang jelas dan berbasis fakta akan membantu membangun kepercayaan publik.
“Kita harus pastikan bahwa informasi yang sampai ke rakyat adalah informasi yang akurat dan benar. Jika tidak, maka ketidakpahaman bisa terjadi dan merusak kepercayaan rakyat,” kata Bahlil di Jakarta pada Rabu (26/3/2025).
Romadhon juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
Dia berpendapat bahwa pemerintah harus lebih proaktif dalam mendengarkan kritik dari rakyat, karena kritik yang konstruktif dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan.
“Pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan masukan dari publik. Ini adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki kebijakan dan tidak hanya fokus pada pencapaian yang telah diraih,” tambah Romadhon.
Keberhasilan dalam memperbaiki komunikasi publik, menurut Romadhon, akan menjadi salah satu ukuran kesuksesan pemerintahan Prabowo.
Dia juga menyarankan agar pemerintah memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di daerah-daerah terpencil.
Dengan memperbaiki kualitas komunikasi dan menjaga keterbukaan informasi, diharapkan rakyat dapat lebih memahami kebijakan pemerintah dan mendukung langkah-langkah yang diambil untuk kemajuan bangsa.
Pemerintah, kata Romadhon, harus berkomitmen untuk terus menjaga kualitas komunikasi ini agar dapat mempererat hubungan dengan rakyat dan menciptakan rasa saling percaya. (EjaToday.com/*)
