Krisis Elpiji 3 Kg: Pemerintah Harus Waspada, Publik Bisa Turun ke Jalan?

Jakarta, Ejatoday.com – Meninggalnya seorang emak-emak saat mengantre elpiji 3 kg di Pamulang menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Peristiwa ini menambah daftar panjang krisis distribusi gas subsidi yang belum juga terselesaikan. Di tengah kondisi ini, sorotan tajam mengarah ke Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Direktur Utama Pertamina Simon Mantiri, yang berasal dari Partai Gerindra.

Forum Perempuan Indonesia menilai pemerintah harus segera mengambil langkah konkret agar kejadian serupa tidak terulang. Presidium Forum Perempuan Indonesia, Via Dwara, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar antrean panjang, melainkan bukti kegagalan tata kelola distribusi energi di Indonesia.

“Kalau emak-emak sampai kehilangan nyawa saat mengantre gas subsidi, artinya ada masalah serius yang tidak bisa dibiarkan. Ini bisa memicu kemarahan publik yang lebih luas,” ujar Via dihubungi awak media, Selasa (4/2).

ESDM dan Pertamina Diminta Bertanggung Jawab

Kelangkaan elpiji 3 kg bukanlah isu baru. Setiap tahun, antrean panjang dan harga yang melonjak di luar kendali menjadi keluhan utama masyarakat kecil. Meski pemerintah berkali-kali mengklaim subsidi sudah tepat sasaran, kenyataan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dinilai harus bertanggung jawab atas distribusi energi yang kacau ini. Pemerintah seharusnya memastikan bahwa pasokan gas subsidi cukup dan tidak mengalami gangguan. Jika situasi seperti ini terus berulang, kredibilitas pemerintah dalam mengelola kebutuhan dasar masyarakat patut dipertanyakan.

Di sisi lain, Pertamina sebagai penyedia utama elpiji juga mendapat sorotan. Sebagai orang yang berasal dari partai yang sama dengan Presiden Prabowo, kebijakan Simon Mantiri seharusnya mencerminkan keberpihakan kepada rakyat kecil. Namun, hingga saat ini, belum ada langkah konkret dari Pertamina untuk menyelesaikan masalah kelangkaan elpiji di berbagai daerah.

“Pertamina harus tegas terhadap spekulan dan oknum pangkalan yang bermain harga. Jika distribusi ini tidak segera diperbaiki, jangan heran jika gelombang protes akan semakin besar,” lanjut Via.

Presiden Prabowo Harus Waspada

Kemarahan publik bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Laila mengingatkan bahwa jika kebutuhan dasar masyarakat terus terganggu, bukan tidak mungkin akan ada aksi protes besar-besaran di berbagai daerah.

“Presiden Prabowo harus hati-hati. Kalau kondisi ini dibiarkan, bukan mustahil masyarakat akan turun ke jalan. Ini bukan sekadar soal gas elpiji, tapi juga tentang kepercayaan rakyat terhadap pemerintah,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah harus belajar dari sejarah. Ketika kebutuhan dasar rakyat sulit diakses, ketidakpuasan bisa berubah menjadi gerakan sosial yang lebih besar. “Kesabaran masyarakat ada batasnya. Pemerintah harus segera bertindak sebelum situasi semakin tidak terkendali,” tambahnya.

Untuk meredam potensi gejolak, pemerintah perlu mengambil langkah nyata dalam waktu dekat. Kementerian ESDM harus melakukan audit dan perbaikan sistem distribusi agar gas subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

Di sisi lain, Pertamina perlu menindak tegas oknum pangkalan yang menimbun atau memainkan harga. Jika tidak ada pengawasan ketat, permainan di tingkat distributor akan terus terjadi dan rakyat yang menjadi korban.

Selain itu, transparansi distribusi gas elpiji juga harus diperbaiki. Publik berhak mengetahui ke mana pasokan subsidi ini disalurkan dan apakah benar digunakan oleh masyarakat yang berhak. Jika harga di tingkat pangkalan terus melonjak, harus ada mekanisme pengaduan yang efektif dan responsif.

Pemerintah tidak boleh menganggap remeh situasi ini. Jika krisis elpiji 3 kg terus berlanjut, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo bisa semakin goyah. Sekarang, pilihan ada di tangan pemerintah: segera bertindak atau menghadapi gelombang protes yang semakin besar. (Ejatoday.com-05)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *