Jakarta, EjaToday.com | Direktur Gagas Nusantara, Romadhon, kembali mengkritik tajam mekanisme birokrasi yang diterapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ia menyebut bahwa tanpa rekomendasi dari anggota DPR, pengajuan program seperti sosialisasi atau permohonan bantuan tidak pernah direspons. Hal ini, menurut Romadhon, mencerminkan praktik birokrasi eksklusif yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Mari kita buktikan. Gagas Nusantara sudah beberapa kali mengajukan program sosialisasi kepada BI dan OJK, tetapi tidak pernah direspons. Mengapa? Karena kami tidak memiliki akses khusus atau rekomendasi dari anggota dewan. Ini bahaya dan mencerminkan birokrasi yang mematikan partisipasi publik,” ujar Romadhon, Sabtu (28/12/2024).
Romadhon menilai, mekanisme seperti ini hanya memperkuat ketergantungan pada elit politik dan menutup pintu bagi masyarakat umum yang sebenarnya memenuhi syarat. Menurutnya, birokrasi yang memprioritaskan rekomendasi politik ini telah menghambat kemajuan negara.
“Bagaimana negara mau maju kalau birokrasi dibuat seperti ini? Sudah berpuluh tahun praktik semacam ini berjalan tanpa ada yang berani membongkarnya. Warga biasa yang ingin mengajukan program, meskipun sudah memenuhi kriteria, akan selalu ditolak jika tidak ada rekomendasi,” tegasnya.
Bahaya Sistem yang Tertutup
Romadhon mengingatkan bahwa praktik semacam ini tidak hanya menghambat masyarakat untuk mendapatkan hak mereka, tetapi juga membuka peluang kolusi yang sistemik antara lembaga negara dan para politisi. Ia mendesak agar mekanisme pengajuan program di BI dan OJK diubah menjadi sistem yang terbuka dan transparan.
“Syarat yang jelas dan kriteria yang objektif harus diterapkan agar masyarakat bisa mengakses layanan tanpa harus bergantung pada rekomendasi politisi. BI dan OJK adalah lembaga negara yang seharusnya melayani masyarakat, bukan menjadi alat untuk menjaga kepentingan elite,” lanjutnya.
Desakan Audit Menyeluruh
Gagas Nusantara juga meminta agar mekanisme kerja BI dan OJK diaudit secara menyeluruh oleh lembaga pengawas independen. Menurut Romadhon, audit ini penting untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut menjalankan fungsinya sesuai mandat dan tidak digunakan sebagai alat politik.
“Ini harus dibongkar. Tidak boleh lagi ada praktik tertutup seperti ini. BI dan OJK harus mereformasi mekanismenya agar publik memiliki akses yang setara dan adil,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, BI dan OJK belum memberikan tanggapan resmi atas kritik yang disampaikan oleh Gagas Nusantara. Kritik ini menjadi sorotan publik karena mencerminkan kegelisahan masyarakat terhadap birokrasi yang kerap tidak transparan dan hanya melayani kepentingan elite. (EjaToday.com/*)
