Jakarta, EjaToday.com | Pengangkatan Rudi Sutanto sebagai staf khusus Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus menuai kritik dari berbagai kalangan.
Sekjen Visioner Akril Abdillah menilai keputusan ini mencederai marwah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia mendesak Menteri Komdigi Meutya Hafid untuk segera mengevaluasi pengangkatan tersebut, mengingat rekam jejak Rudi Sutanto yang kontroversial di media sosial.
“Pengangkatan ini tidak hanya mencederai hati rakyat, tetapi juga menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah menyerang Presiden Prabowo dan keluarganya secara kasar di media sosial diberikan posisi strategis?” ujar Farid saat ditemui di Jakarta, Senin (20/1/2025).
Farid menyebut bahwa Rudi Sutanto, yang dikenal luas di media sosial dengan nama Rudi Valinka, memiliki rekam jejak sebagai penyinyir dan pengkritik keras Prabowo. Bahkan, serangannya kerap dianggap tidak hanya menyerang kebijakan, tetapi juga pribadi dan keluarga presiden.
Presiden Prabowo Dikenal Bijak, Tapi Aspirasi Rakyat Harus Didengar
Menurut Farid, keikhlasan dan kebesaran hati Presiden Prabowo tidak boleh dijadikan alasan untuk melupakan aspirasi rakyat. Ia menegaskan bahwa rakyat, terutama pendukung Prabowo, merasa pengangkatan ini adalah sebuah penghinaan terhadap perjuangan mereka.
“Presiden Prabowo memang pemimpin yang bijak dan tidak membalas kebencian dengan kebencian. Tapi rakyat pendukungnya memiliki hak untuk meminta evaluasi, terutama jika keputusan ini merusak kepercayaan kepada pemerintah,” tambahnya.
Farid juga mempertanyakan dasar pengangkatan Rudi Sutanto sebagai staf khusus. Ia menilai bahwa Indonesia memiliki banyak ahli media sosial yang kompeten dan berintegritas tinggi. “Apakah benar tidak ada orang lain yang lebih layak? Kenapa harus memilih orang yang jelas-jelas punya rekam jejak buruk di mata publik?” tanyanya.
Desakan Evaluasi Menteri Komdigi
Farid mendesak agar Menteri Komdigi Meutya Hafid bertanggung jawab atas pengangkatan ini. Ia menilai bahwa keputusan tersebut menunjukkan kurangnya sensitivitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
“Kami meminta evaluasi kinerja Menteri Meutya Hafid dan staf khususnya dalam 100 hari kerja pemerintahan. Jika tidak ada perbaikan, maka ini akan menjadi blunder besar yang mencoreng citra pemerintahan Prabowo-Gibran,” tegas Farid.
Ia juga memperingatkan bahwa jika aspirasi ini tidak direspons, masyarakat bisa bergerak lebih jauh untuk menyuarakan kekecewaannya. “Kami tidak ingin rakyat turun langsung ke jalan, tetapi jika pemerintah tidak peka, situasi bisa semakin buruk,” imbuhnya.
Cegah Kerusakan Citra Pemerintahan
Farid menutup pernyataannya dengan menyerukan kepada Komdigi dan pemerintah untuk segera mengambil langkah tegas. “Jangan biarkan polemik ini terus bergulir. Pemerintah harus peka dan segera bertindak untuk menjaga kepercayaan publik,” pungkasnya.
Publik kini menunggu langkah nyata dari Menteri Komdigi dan pemerintah untuk menjawab keresahan rakyat atas isu ini. Evaluasi yang transparan menjadi kunci untuk menjaga integritas pemerintahan di mata masyarakat.