EjaToday.com | Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar pada Selasa (11/3/2025), anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, melontarkan tuduhan serius terhadap PT Pertamina (Persero).
Dia menyebutkan bahwa perusahaan pelat merah itu masih menjadi “sarang mafia”, dengan menyoroti adanya keterlibatan bekas personel Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Sebuah anak usaha yang dibubarkan pada 2015 akibat kasus korupsi besar di sektor energi.
“Saya tidak bisa menyalahkan Bapak, karena Bapak baru masuk, tetapi gebrakan Bapak ini sangat dinantikan,” ujar Darmadi, memberikan sinyal agar Simon Aloysius Mantiri, Dirut Pertamina yang baru, segera menunjukkan hasil yang jelas.
Petral, yang dikenal sebagai pusat korupsi dalam industri migas, menjadi momok bagi Pertamina, meskipun telah dibubarkan bertahun-tahun yang lalu. Namun, menurut Darmadi, bekas personel dari Petral masih terlibat dalam tubuh Pertamina, yang menimbulkan pertanyaan besar: apakah pembersihan yang dilakukan benar-benar efektif, atau hanya kosmetik belaka?
Sebagai bagian dari masyarakat yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas, Gagas Nusantara menegaskan bahwa tuduhan semacam ini harus didukung dengan bukti yang jelas.
“Jika benar ada unsur mafia yang masih bertahan, hal itu harus segera diselesaikan. Namun, kritik tanpa bukti yang jelas hanya akan memperburuk keadaan dan mengalihkan perhatian dari perbaikan yang sedang berlangsung,” ungkap Romadhon Jasn, Direktur Gagas Nusantara, dalam keterangannya (12/3/2025).
Romadhon menambahkan bahwa masyarakat kini membutuhkan aksi nyata dari Pertamina. Kasus dugaan “Pertamax Oplosan” yang baru-baru ini terungkap dengan kerugian negara mencapai Rp 193,7 triliun, sudah menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi Pertamina jauh lebih kompleks.
Namun, penyelesaian masalah ini membutuhkan tindakan konkret dan transparansi, bukan serangan verbal yang tidak produktif.
Sementara itu, Simon Mantiri dan tim manajemen Pertamina sudah berusaha untuk membangun kembali kepercayaan publik, antara lain dengan membentuk Tim Crisis Center untuk mengatasi masalah tata kelola.
Gagas Nusantara memberikan dukungan penuh terhadap upaya ini. “Penting bagi Pertamina untuk tidak hanya mengucapkan kata-kata, tetapi juga menunjukkan bukti nyata berupa tindakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas Romadhon.
Namun, kritik tanpa solusi konkret tidak akan memberikan dampak yang positif. “DPR sebagai lembaga pengawas perlu bekerja sama dengan Pertamina, tidak hanya memojokkan tanpa bukti yang jelas. Masyarakat lebih membutuhkan solusi dan langkah nyata untuk memperbaiki tata kelola di Pertamina,” tambah Romadhon.
Gagas Nusantara juga mengingatkan agar Pertamina terus berfokus pada perbaikan internal, termasuk transparansi lebih besar terkait siapa saja yang masih terlibat dalam struktur perusahaan, serta penindakan terhadap SPBU yang melakukan praktik curang.
Dengan upaya tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina bisa kembali pulih, dan perusahaan ini tetap menjadi kebanggaan bangsa. (ET/*)
