Jakarta, EjaToday.com | Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) memberikan perhatian serius terhadap kasus pemerasan penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 yang dilakukan oleh 18 oknum anggota kepolisian di wilayah Polda Metro Jaya.
Tindakan ini tidak hanya melanggar kode etik kepolisian, tetapi juga mencoreng nama baik Polri di mata publik, terlebih di tengah upaya institusi ini membangun citra sebagai lembaga yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).
Kasus ini menjadi pukulan serius bagi Polri, khususnya menjelang akhir tahun, saat kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini sedang meningkat berkat keberhasilan mengawal Pemilu dan Pilkada serentak. Namun, kejadian seperti ini dapat menimbulkan sentimen negatif, apalagi bila tidak direspons dengan langkah tegas.
JAN mengapresiasi respon cepat Polri dalam mengusut kasus ini dan berharap sidang kode etik menghasilkan keputusan tegas berupa pemecatan tidak dengan hormat terhadap para pelaku.
Keputusan Tegas Menentukan Kepercayaan Publik
Polri sudah berada pada jalur yang benar dalam upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat. Kasus DWP ini menjadi ujian bagi komitmen tersebut. Jika keputusan sidang hanya berupa mutasi atau sanksi ringan, masyarakat berpotensi kembali meragukan komitmen Polri dalam menindak tegas anggotanya yang melanggar.
“Kejadian ini harus menjadi momentum bagi Polri untuk menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Pemecatan oknum pelaku bukan hanya bentuk penegakan disiplin internal, tetapi juga sinyal kepada publik bahwa Polri tidak mentolerir tindakan melanggar hukum, terutama dari dalam institusinya sendiri,” tegas Ketua JAN, Romadhon Jasn, Sabtu (28/12/2024)
Sentimen Publik Terhadap Polri di Akhir Tahun
Polri telah membuktikan diri sebagai institusi yang responsif dalam berbagai kasus sepanjang 2024. Dari keberhasilan pemberantasan narkoba hingga pengungkapan kasus besar seperti TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), Polri mampu meningkatkan kepercayaan publik hingga 72% berdasarkan survei LSI akhir tahun. Namun, insiden seperti DWP dapat menjadi noda besar jika tidak ditangani dengan bijaksana.
Menurut Romadhon, sentimen negatif yang muncul akibat kasus ini dapat berbalik menjadi positif jika Polri mengambil langkah tegas dengan memecat para pelaku. Sebaliknya, jika sanksi yang diberikan dianggap lemah, kepercayaan publik terhadap Polri berpotensi menurun drastis, terutama di ibu kota yang menjadi simbol representasi kinerja Polri di tingkat nasional.
Jangan Toleransi Manipulasi dan Penyalahgunaan Wewenang
“Kami mengingatkan Polri bahwa tindakan manipulasi dan penyalahgunaan wewenang, apalagi di wilayah sekelas ibu kota, tidak bisa dianggap enteng. Masyarakat membutuhkan kejelasan dan ketegasan dari institusi penegak hukum. Jika Polri tegas, ini akan menjadi bukti nyata bahwa institusi ini serius memperbaiki diri,” ujar Romadhon.
JAN juga meminta Polda Metro Jaya dan Mabes Polri untuk memastikan kasus ini menjadi pembelajaran bagi seluruh jajaran, dari tingkat bawah hingga atas. Polri harus terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya, termasuk memperkuat pendidikan moral dan disiplin dalam setiap pelatihan anggota.
Romadhon mengapresiasi Polri atas langkah-langkah positif yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024, namun mengingatkan bahwa keberhasilan Polri harus dibarengi dengan evaluasi berkelanjutan. “Kami percaya, di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri mampu menjaga kepercayaan publik dengan bertindak tegas terhadap pelaku pelanggaran,” pungkas Romadhon.
Dengan mengambil langkah tegas terhadap kasus DWP, Polri tidak hanya menjaga citra institusi tetapi juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk di dalam tubuh Polri sendiri. (YAKUSA.ID-02/MH)
