Jakarta, EjaToday.com | Gagas Nusantara menyampaikan respon tegas terkait rencana pemerintah yang sedang mengkaji kebijakan pengelolaan avtur secara multiprovider.
Romadhon Jasn, Direktur Gagas Nusantara, menilai bahwa usulan tersebut harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati karena dapat berpotensi mengganggu kedaulatan energi nasional.
“Pertamina telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai satu-satunya penyedia avtur yang konsisten melayani seluruh wilayah Indonesia. Jika Swasta cenderung hanya ingin masuk ke pasar yang menguntungkan, dan ini bisa mengganggu stabilitas harga dan pasokan,” ujar Romadhon dalam keterangannya, Senin (14/10/2024).
Romadhon menambahkan bahwa pembukaan ruang bagi swasta untuk menjual avtur dapat merusak prinsip cross-subsidy yang selama ini dijalankan oleh Pertamina.
Prinsip ini, kata Romadhon, menjaga keseimbangan harga di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil yang mungkin tidak menarik bagi pihak swasta untuk berinvestasi.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan bahwa mayoritas pasokan avtur di bandara Indonesia berasal dari Pertamina Patra Niaga. Pemerintah sedang mengkaji opsi multiprovider untuk menurunkan harga avtur.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Rachmat Kaimuddin, menyebutkan bahwa swasta yang ingin berpartisipasi juga harus melayani rute-rute yang lebih sepi, agar tidak terjadi ketidakadilan dalam pasar avtur.
Di sisi lain, BPH Migas menyatakan bahwa beberapa perusahaan swasta seperti PT AKR Corporindo Tbk dan PT Dirgantara Petroindo telah diberikan izin usaha untuk niaga produk avtur, tetapi hingga kini belum ada dampak signifikan dari kehadiran operator swasta tersebut di pasar avtur.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya menyampaikan bahwa monopoli Pertamina di sektor avtur merupakan salah satu penyebab tingginya harga tiket pesawat domestik. Menurutnya, BPH Migas terlalu melindungi monopoli Pertamina dengan menetapkan syarat bahwa operator avtur harus memiliki pengalaman internasional.
Ia meyakini bahwa persaingan yang sehat bisa menurunkan harga avtur, seperti yang terjadi di negara-negara lain yang memiliki beberapa operator avtur.
Namun, Gagas Nusantara menegaskan bahwa memperkuat Pertamina sebagai BUMN strategis jauh lebih penting untuk menjaga ketahanan energi dan stabilitas harga avtur di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh operator swasta.
Romadhon menekankan bahwa pemerintah harus bijak dan berhati-hati. “Kebijakan yang terlalu memberi ruang bagi swasta dalam pengelolaan avtur berisiko mengganggu kedaulatan energi dan ketergantungan yang berbahaya,” tegas Romadhon.
Gagas Nusantara mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang sebelum membuka pasar avtur kepada swasta.
Keputusan ini harus diambil dengan memprioritaskan kepentingan nasional dan menjaga peran Pertamina sebagai penjaga kedaulatan energi nasional. (EjaToday.com/*)
