Ejatoday.com – Saya tak bilang Sufmi Dasco bohong. Sama sekali tidak. Tapi dalam politik, kejujuran sering datang dengan catatan kecil—bukan di atas meja, melainkan di bawahnya.
Catatan itu tidak selalu dibacakan, apalagi diumumkan. Ia hanya diselipkan, untuk berjaga-jaga.
Bukan dusta, hanya tidak selalu cerita lengkap. Bukan manipulasi, sekadar menunda sebagian cerita. Dalam dunia politik yang diatur oleh jadwal rapat, lobi senyap, dan hitung-hitungan kekuasaan, kebenaran sering sah hari ini, lalu berubah wajah besok pagi. Seperti promo di etalase toko, tulisannya besar, syarat dan ketentuannya kecil.
Pernyataan Wakil Ketua DPR RI itu muncul di saat yang pas. Publik sedang gaduh memperdebatkan wacana Pilkada lewat DPRD, isu yang sensitif karena menyentuh langsung urat saraf demokrasi. Di tengah riuh itu, Dasco tampil menenangkan. RUU Pilkada belum masuk Prolegnas Prioritas 2026. Fokus DPR masih pada revisi UU Pemilu. Pilpres tetap langsung. Tidak ada perubahan.
Kalimat itu terdengar menyejukkan. Seperti pelayan warung kopi yang berkata,
“Tenang, Mas. Kopinya masih mentah.”
Masalahnya, beberapa pelanggan sudah mencium aromanya. Dan dalam politik, aroma sering lebih jujur daripada papan menu. Orang bisa berbohong lewat kata-kata, tapi sulit menyembunyikan bau kopi yang sudah diseduh di dapur.
Dalam kolom sebelumnya, saya menyebut wacana Pilkada lewat DPRD seperti kopi sachet, praktis, cepat, dan cocok bagi mereka yang ingin hasil instan tanpa ribet. Tinggal sobek, tuang, aduk, jadi. Bukan soal murah atau mahal, tapi soal proses yang dipersingkat.
Demokrasi, dalam wacana itu, jadi urusan cepat beres, bukan soal mengajak rakyat ikut nimbrung. Rapi di kertas, minim keributan, tapi juga minim suara warga.
Kopi sachet memang sah. Tidak melanggar aturan dapur mana pun. Tapi jangan heran kalau rasanya datar. Tidak ada ampas, tidak ada aroma yang tertinggal, tidak ada cerita setelah gelas kosong.
Dasco datang membawa fakta resmi, belum ada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), belum ada Prolegnas, belum ada pembahasan terbuka. Secara aturan main, pernyataan itu benar. Bahkan tertib dan sopan. Tidak ada yang bisa membantahnya. Tapi publik Indonesia sudah terlalu sering melihat perbedaan antara “belum ada” dan “tidak akan ada”.
Politik jarang berhenti pada kebenaran hari ini. Politik selalu menyimpan rencana cadangan untuk esok hari. Maka pertanyaan publik pun wajar. Kalau 2026 belum masuk, bagaimana dengan 2027, 2028, atau ketika musim politik mulai menghangat dan suhu kekuasaan naik?
Di sinilah politik kita sering bekerja dengan gaya Jawa, “ora ngapusi, tapi yo ora crito sak kabèhé”. Tidak bohong, tapi juga tidak menceritakan seluruh isi kepala. Bukan dusta, melainkan seni menahan cerita. Jujur secukupnya, sambil menyisakan ruang untuk manuver kalau keadaan berubah.
Pernyataan Dasco sah, rapi, dan tidak melanggar aturan apa pun. Tapi ia juga tidak menutup pintu kemungkinan. Dalam politik, pintu yang dibiarkan setengah terbuka jarang terjadi tanpa alasan. Dengan dalih “demi kepentingan bersama”, “mendengar aspirasi”, atau “menyesuaikan situasi”, menu yang hari ini disebut belum ada bisa saja muncul besok.
Bukan karena aturan dilanggar, melainkan karena aturan memang lentur, bisa ditarik ke kiri, ke kanan, atau ke tengah.
Dalam praktik sehari-hari, Prolegnas bukan kitab suci. Ia bukan teks keramat yang tak boleh disentuh. Ia lebih mirip papan tulis di ruang rapat, bisa dihapus, ditambah, dicoret, lalu ditulis ulang. Sesuatu yang hari ini dianggap tidak penting, besok bisa mendadak jadi pembicaraan utama. Wajar saja jika ada yang bilang: kalau kami ragu pada sufmi, itu wajar saja karena dia bukan nabi.
Artinya, kopi sachet itu memang belum diseduh. Tapi gelasnya sudah ada. Air panasnya siap. Gulanya tinggal dibuka.
Publik paham pola ini. Karena bukan sekali dua kali kita melihat wacana dilempar lebih dulu, lalu diuji reaksinya. Kalau publik ribut, bilangnya masih kajian. Kalau publik tenang, tinggal masuk tahap berikutnya. Politik bekerja pelan-pelan, seperti orang mencicip kopi panas: sedikit dulu, kalau aman, diteguk.
Menariknya, di tengah kegaduhan ini, respons politik PDIP justru relatif tenang. Tidak teriak-teriak, tidak gebrak meja, tidak memainkan drama berlebihan. PDIP bertahan pada satu argumen yang mudah dipahami siapa saja: demokrasi langsung itu amanat, bukan menu pilihan. Pilkada bukan soal irit atau boros, bukan soal cepat atau lambat, melainkan soal hak rakyat menentukan pemimpinnya sendiri.
Di titik ini, politik bekerja seperti dunia sepak bola. Kesetiaan lebih penting daripada klasemen. PDIP, dalam banyak hal, mirip Manchester United atau Barcelona. Manchester United boleh terseok-seok, tapi pendukungnya tidak pindah klub tiap musim. Barcelona boleh kalah, tapi cara bermain dan keyakinannya tetap dijaga.
Begitu pula PDIP. Ia tidak selalu menang karena langkahnya paling ringkas, tetapi karena pendukungnya setia pada identitas, bukan semata hasil akhir. Demokrasi langsung bagi mereka bukan kopi sachet yang bisa diganti kapan saja, melainkan kopi tubruk, ada prosesnya, ada pahitnya, tidak selalu rapi, tapi jujur dari prosesnya.
Maka ketika Dasco menegaskan tidak ada agenda RUU Pilkada, pernyataan itu sebenarnya memberi satu petunjuk penting, kegaduhan ini muncul bukan karena RUU-nya sudah siap, melainkan karena wacananya lebih dulu dilempar ke publik. Rakyat dijadikan panel tester. Dicoba dulu reaksinya. Kalau ditolak keras, jawabannya sederhana: “belum masuk agenda.” Kalau diterima pelan-pelan, tinggal diformalkan lewat jalur resmi. Cara ini bukan hal baru. Ia sudah berkali-kali dipraktikkan. Dan publik punya ingatan yang cukup panjang untuk mengenal polanya. Rakyat boleh lupa janji kampanye, tapi jarang lupa rasa dikhianati.
Itulah sebabnya kecurigaan publik bukan paranoia. Ia lahir dari pengalaman bersama. Terlalu sering kita mendengar kalimat “belum ada rencana”, lalu beberapa bulan kemudian melihat drafnya sudah di meja sidang. Terlalu sering rakyat baru sadar ketika palu sudah diketuk. Maka waspada bukan sikap sinis, melainkan tanda kedewasaan berdemokrasi.
Kolom ini tidak sedang menuduh Sufmi Dasco berbohong. Tidak. Ia hanya mengingatkan bahwa dalam politik, kebenaran sering dibatasi oleh waktu. Hari ini bisa lurus, besok bisa belok. Bukan karena dusta, melainkan karena kepentingan selalu bergerak.
Dan publik berhak untuk tidak langsung percaya penuh, tanpa harus dituduh curiga berlebihan. Sebab demokrasi bukan kopi instan. Ia butuh waktu, panas, dan kesabaran. Kadang pahit, kadang terlalu kental, kadang ampasnya ikut terminum. Tapi justru di situlah rasanya.
Jika terlalu sering disederhanakan, yang tersisa hanya rasa manis elite tanpa aroma rakyat.
*Penulis adalah Warga Pamekasan
