Ejatoday.com — Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas PGRI Sumenep periode 2026–2027 resmi dilantik di Graha Kemahasiswaan Universitas PGRI Sumenep, Jumat (21/8/2026).
Pelantikan ini menandai dimulainya periode baru kelembagaan mahasiswa untuk memperkuat demokrasi kampus yang partisipatif dan kolaboratif.
Pelantikan dilakukan oleh Rektor Universitas PGRI Sumenep dan dihadiri unsur sivitas akademika serta tamu undangan. Anggota DPRD Kabupaten Sumenep, Hairul Anwar, M.T., turut hadir dan memberikan motivasi kepada jajaran DPM.
Ketua DPM UPI Sumenep periode 2026–2027, Khairul Faizin atau Faiz, mengatakan pelantikan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum untuk membangun fondasi demokrasi mahasiswa yang terbuka dan berpihak pada kepentingan akademik serta kemahasiswaan.
“Ini adalah lembaga baru di UPI Sumenep dan merupakan sejarah baru. Kita sedang merintis secara historis, merintis sebuah sejarah untuk perubahan,” ungkap Faiz.
Menurutnya, tantangan utama DPM pada periode pertama ialah membangun legitimasi, tata kelola yang kredibel, dan kepercayaan mahasiswa.
“Ketika sebuah lembaga baru lahir, yang pertama kali harus dibangun bukanlah kebesarannya. Yang pertama kali harus dibangun adalah kepercayaannya. Dan kepercayaan itu tidak akan lahir dari jabatan. Kepercayaan hanya akan lahir dari konsistensi, integritas, dan keberanian untuk menjalankan amanah,” tegasnya.
DPM akan dikembangkan sebagai ruang aspirasi mahasiswa. Hal ini sejalan dengan visinya, yakni “Mewujudkan DPM UPI Sumenep sebagai lembaga legislatif mahasiswa yang progresif, berintegritas, dan menjadi rumah aspirasi seluruh mahasiswa.”
Faiz mengatakan aspirasi mahasiswa akan dihimpun, dikaji, didialogkan, dan ditindaklanjuti melalui mekanisme advokasi.
“Kami ingin membangun DPM Universitas PGRI Sumenep sebagai lembaga yang terbuka terhadap aspirasi, mampu menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh unsur sivitas akademika, serta dapat menjadi mitra strategis bagi pihak universitas dan seluruh organisasi mahasiswa,” ujarnya.
Dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi, DPM akan mengedepankan komunikasi, musyawarah, kolaborasi, keterbukaan informasi, pemanfaatan teknologi digital, serta publikasi hasil kerja. Penguatan kapasitas anggota dilakukan melalui diskusi kebijakan, pelatihan legislasi mahasiswa, kajian isu pendidikan, dan forum pertukaran gagasan.
Faiz menegaskan bahwa perbedaan pendapat harus dikelola sebagai bagian dari demokrasi dan sarana untuk memperkaya perspektif.
“Mulai hari ini, tidak ada lagi istilah kelompok kami dan kelompok mereka. Yang ada adalah satu kepentingan: kemajuan Universitas PGRI Sumenep,” katanya.
Ia menambahkan, legitimasi DPM tidak ditentukan oleh prosesi pelantikan, melainkan oleh kerja nyata setelahnya.
“Tidak ada gunanya terlalu lama merayakan kemenangan, karena kampus ini tidak membutuhkan tepuk tangan. Kampus ini membutuhkan kerja nyata,” ujarnya.
Periode 2026–2027 menjadi fondasi bagi karakter, kredibilitas, dan keberlanjutan DPM pada masa mendatang.
DPM UPI Sumenep membawa tagline “Aspirasi Terwakili, Integritas Terjaga, Perubahan Tercipta.”
