EjaToday.com – Oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Pamekasan, diduga terlibat politik praktis jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.
Informasi yang diterima Ejatoday.com, berupa pesan suara dari salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Desa Sokalelah, Kecamatan Kadur, yang meminta namanya dirahasiakan.
Ia bahkan mengaku diancam oleh seseorang inisial Y, bahwa namanya akan dihapus dari daftar penerima KPM jika tidak memilih calon anggota legislatif inisial NM.
“Jadi bapak Y ini bilang kalau tak mau mencoblos NM, nama di KPM bakal dihapus,” katanya.
Atas pernyataan Y, Ia akhirnya sempat protes agar Y tidak menakut-nakuti warga.
“Sampean jangan menakut-nakuti rakyat, biar rakyat gak takut. Saya bilang begitu sama bapak Y,” ujarnya.
Tak hanya itu, Ia juga menyebut nama pendamping PKH inisial A, yang meminta agar para muslimat (ibu-ibu) satu suara ke salah satu partai.
“Di Desa Sokalelah itu, pendampingnya A, para muslimat sampai takut bantuannya dihapus kalau gak milih partai itu,” ujarnya.
Saat dimintai konfirmasi, pendamping PKH inisial A enggan memberikan keterangan soal kasus dugaan terlibat politik praktis di Desa Sokalelah.
Diketahui, pada 2023 lalu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat berkunjung ke RSUD Selaparang, Kecamatan Suela, Lombok Timur (Lotim) mengatakan para pendamping PKH hanya boleh menentukan pilihan politik pribadi.
“Kalau mereka pribadi ya, ya boleh lah (berpolitik) kalau pribadi,” kata Risma dilansir dari NTBSatu.com, Senin (15/1/2024).
Risma menegaskan bahwa pendamping PKH selaku pelayan masyarakat tidak boleh melakukan kampanye atau mengajak orang lain memilih calon tertentu.
Ia juga mengantisipasi agar tidak ada pendamping PKH yang meminta penerima PKH untuk memilih tokoh politik tertentu. (EjaToday.com/San)
