Ejatoday.com – Sejumlah mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) menggelar audiensi dengan pihak rektorat di Gedung Rektorat lantai 4, Ruang 402, Jumat 20 November 2026.
Pertemuan itu membahas gagasan reformasi Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemira) melalui penerapan sistem kepartaian, sebagai upaya menjawab persoalan demokrasi kampus yang selama ini dirasakan mahasiswa.
Tim penyusun naskah diketuai Ali Wafa, dengan anggota Ma’anil Mafazil A’la, Firmansyah Hidayatullah, Mahrus Ali, Salman Al Farisi, dan Nurul Yakin. Dalam audiensi itu, mereka memaparkan naskah akademik dan rancangan peraturan sebagai tawaran pembenahan sistem demokrasi mahasiswa.
Dalam forum tersebut, delegasi mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam penyelenggaraan Pemira.
Kontestasi selama ini lebih banyak ditentukan oleh sosok individu ketimbang gagasan dan program kerja, sementara ruang pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap wakil mahasiswa belum tertata kuat.
Dari sisi pelaksanaan, jadwal Pemira yang setiap tahun berdekatan dengan masa Ujian Akhir Semester (UAS) dan libur perkuliahan dinilai kurang efektif.
Fokus mahasiswa terpecah untuk menghadapi ujian, sementara banyak yang sudah pulang ke kampung halaman. Akibatnya, partisipasi menurun dan momentum pesta demokrasi kampus kehilangan esensinya.
Mahasiswa juga mengkritik peraturan dan petunjuk teknis (juknis) Pemira yang dirilis terlalu mendadak.
Minimnya waktu sosialisasi dinilai merugikan bakal calon maupun pemilih, karena tidak ada ruang yang cukup untuk memahami aturan main secara menyeluruh.
Di tengah kampus yang kian beragam seiring bertambahnya fakultas, kondisi ini belum cukup untuk menjamin keterwakilan seluruh mahasiswa.
Karena itu, sistem kepartaian dipandang sebagai solusi yang paling tepat. Melalui partai, aspirasi mahasiswa dapat dihimpun dan diperjuangkan secara terorganisasi.
Kaderisasi pemimpin berjalan berkelanjutan, dan ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas program serta kinerjanya.
Fungsi pengawasan dan keseimbangan kekuasaan di lingkungan kampus pun menjadi lebih jelas.
Gagasan ini diarahkan untuk memperkuat representasi, akuntabilitas, serta keterlibatan mahasiswa dalam proses politik kampus.
Gagasan tersebut mendapat respons positif dari Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan UTM, Surokim, S.Sos, S.H, M.Si. Ia menilai konsep yang disampaikan progresif dan memandang perlu adanya regulasi yang secara khusus mengatur sistem kepartaian mahasiswa.
“Reformasi Pemira harus menghadirkan representasi yang nyata, memastikan suara mahasiswa terwakili dan memiliki ruang dalam menentukan arah demokrasi kampus,” pungkas Sayudi.
Audiensi ini menjadi langkah awal untuk mendorong tindak lanjut berupa regulasi yang memberikan kepastian bagi pelaksanaan Pemira dengan sistem kepartaian di lingkungan KM UTM.













