EjaToday.com — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Sumenep menyampaikan sejumlah catatan terhadap jalannya pemerintahan daerah dalam satu tahun kepemimpinan kepala daerah dan wakilnya.
Organisasi mahasiswa tersebut menilai masih terdapat persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian lebih serius.
Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC GMNI Sumenep, Muhammadun, mengatakan evaluasi itu berangkat dari kondisi yang dirasakan langsung masyarakat, khususnya kalangan wong cilik.
“Secara administratif beberapa program memang sudah berjalan, tetapi pada praktiknya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat kecil,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu 21 Februari 2026.
Salah satu yang disorot adalah pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC).
Menurutnya, di sejumlah fasilitas layanan kesehatan, termasuk puskesmas dan rumah sakit, informasi mengenai mekanisme dan manfaat program tersebut belum tersosialisasi secara maksimal.
Ia menyebut masih terdapat warga yang diperlakukan sebagai pasien umum dan diminta membayar biaya layanan seperti biasa.
Padahal, dalam skema UHC masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk memperoleh layanan kesehatan.
“Banyak warga tidak diberi penjelasan bahwa cukup menunjukkan KTP sudah bisa mendapatkan layanan gratis melalui skema UHC. Akhirnya mereka tetap membayar seperti pasien umum,” katanya.
Muhammadun menilai ketidaktahuan masyarakat serta kurangnya informasi dari petugas menjadi penghalang akses, sehingga program yang secara administratif telah berjalan belum sepenuhnya menyentuh masyarakat kecil.
Selain sektor kesehatan, GMNI juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di sejumlah titik, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
Kerusakan jalan masih menjadi keluhan warga, sementara penanganan dinilai belum merata dan belum memberikan solusi jangka panjang.
Menurutnya, infrastruktur dasar memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, serta distribusi logistik, terutama bagi masyarakat kepulauan yang menghadapi tantangan geografis lebih berat dibanding wilayah daratan.
Persoalan banjir tahunan di beberapa kecamatan turut menjadi perhatian.
Hingga kini, GMNI menilai belum terlihat langkah penanganan yang bersifat struktural dan berkelanjutan. Upaya yang dilakukan selama ini dinilai masih reaktif dan temporer.
“Banjir membutuhkan solusi sistematis, seperti normalisasi sungai, pembangunan serta perbaikan drainase, dan perencanaan tata ruang berbasis mitigasi risiko,” ujarnya.
Lebih lanjut, GMNI mendorong langkah yang lebih substantif dan terukur ke depan, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan, penguatan pengawasan terhadap BUMD agar berkontribusi terhadap pendapatan daerah, serta reformasi birokrasi yang menyentuh aspek pelayanan dan efektivitas kerja.
Muhammadun menegaskan, catatan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial agar pembangunan daerah benar-benar berorientasi pada keadilan dan memberikan manfaat nyata bagi kaum marhaen.(Hn/Sin)
