Ejatoday.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap dijaga di bawah batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun dunia tengah menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.
Menurutnya, kepatuhan terhadap batas defisit yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas fiskal nasional sekaligus memberikan kepercayaan bagi pasar dan investor.
“Sebagai Ketua Banggar, kami patuh terhadap Undang-Undang APBN dan Undang-Undang Keuangan Negara. Batas defisit kita 3 persen dari PDB, dan saya tidak pernah punya pikiran untuk melampaui batas itu,” ujar Said di Kompleks Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Kamis (12/3).
Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam koridor yang relatif aman. Bahkan, Banggar memperkirakan defisit APBN masih dapat dijaga di kisaran 2,8 persen dari PDB.
“Saya kira defisit kita masih bisa dijaga di sekitar 2,8 persen. Kita tidak perlu khawatir berlebihan selama pengelolaan fiskal dilakukan secara disiplin,” jelasnya.
Said mengakui bahwa berbagai dinamika global, mulai dari ketegangan geopolitik hingga fluktuasi harga minyak dunia, berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian. Namun ia menilai pemerintah masih memiliki ruang kebijakan yang cukup untuk mengantisipasi risiko tersebut.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat manajemen fiskal dengan menajamkan program prioritas serta meningkatkan efektivitas belanja negara. Langkah tersebut diyakini dapat menjaga kesehatan fiskal sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Menurut legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, kepatuhan terhadap batas defisit juga menyangkut kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia di mata dunia.
“Ini juga menjadi sinyal bagi pasar dan investor bahwa fondasi fiskal kita sehat, stabil, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Banggar DPR RI, lanjut Said, akan terus mengawal kebijakan fiskal pemerintah agar tetap berada dalam kerangka yang prudent serta mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global. (Sib)
