HMI Cabang Malang Gelar Diskusi Publik, Soroti 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

Diskusi Publik HMI Cabang Malang Soroti 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo Gibran
Diskusi Publik HMI Cabang Malang Soroti 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo Gibran

Malang, EjaToday.com – Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang menggelar diskusi Publik dengan tema “Catatan 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo Gibran; Perspektif Hukum dan HAM” pada hari Jumat, 24 Januari 2025 di Ocean Garden Stasiun Jl. Trunojoyo, Klojen, Kota Malang.

Kegiatan Tersebut dihadiri oleh 2 narasumber, Fariz Aldino Modal, S.H. (Pengacara AM LAW) dan juga Daniel A. Siagian, S.H. (Koordinator LBH Surabaya Pos Malang).

Ketua Umum HMI Cabang Malang Mirdan Idham mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk Pressure terhadap kerja-kerja pemerintahan.

“Dalam pemerintahan Prabowo-Gibran banyak ditemukan ketimpangan-ketimpangan sosial khususnya tentang penegakan hukum dan HAM, dengan demikian kegiatan ini merupakan hal yang memang harus dilakukan, kita perlu melakukan pressure dari kerja-kerja pemerintahan, agar setiap setiap langkah yang diambil oleh pemerintah benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat,” ungkap Mirdan

Ia juga menegaskan bahwa HMI Cabang Malang ke depan akan terus konsisten mengawal isu-isu sosial yang ada.

“Iya, ke depan kami konsisten untuk menyoroti dan mengawal isu-isu sosial, baik nasional maupun regional,” tegasnya.

Foto bersama peserta dan narasumber Diskusi Publik HMI Cabang Malang Soroti 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo Gibran
Foto bersama peserta dan narasumber Diskusi Publik HMI Cabang Malang Soroti 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo Gibran.

Selain itu, Soffan Aly sebagai Ketua Bidang Hukum dan HAM HMI Cabang Malang juga menilai pemerintahan Prabowo-Gibran belum sepenuhnya menunjukkan perubahan terkait penegakan hukum dan HAM.

“100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan perubahan signifikan terkait Penegakan Hukum dan HAM. Masih banyak terjadi Extrajudicial killing yang dilakukan oleh aparat negara menjadi salah satu permasalahan yang harus segera di tuntaskan,” tegas Soffan Aly.

Ia juga mendesak pemerintahan Prabowo Gibran untuk segera melakukan Evaluasi dan perbaikan.

“Evaluasi besar seluruh lembaga penegak hukum menjadi satu langkah pasti untuk perbaikan penegakan hukum dan HAM ke depan,” pungkasnya. (EjaToday.com/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *